22 April 2020
Seluruh umat muslim di dunia sedang menanti datangnya bulan suci ramadhan. Namun pada ramadhan kali ini memiliki suasana yang berbeda. Hal tersebut karena kita sedang menghadapi Pandemi Virus Corona Covid-19.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan hingga jam 12.00 WIB pada Rabu, 22 April 2020 total jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia telah mencapai 7.418 pasien. Sebanyak 5.870 pasien Covid-19 di Indonesia masih dalam perawatan. Jumlah itu setara dengan 79,1% dari keseluruhan pasien yang terkonfirmasi positif corona berdasarkan tes Polumerase Chain Reaction (PCR).
Covid-19 tak hanya menimbulkan krisis kesehatan, namun juga telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai efek domino dari himbauan pemerintah untuk tinggal tetap di rumah, menjaga jarak fisik, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah semakin luasnya penyebaran penyakit ini.
Disaat jumlah penderita Covid-19 di indonesia kian hari semakin bertambah, pemerintah pun diuji untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Apalagi saat menghadapi tren konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat saat menyambut 1 Ramadan 1441 Hijiriah. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu bulan puasa di indonesia yang identik dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, telur, serta gula pasir, untuk tahun ini harga kebutuhan pokok cenderung alami penurunan.
Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan (PIHPS) untuk wilayah Kalimantan Timur pada 22/4/2020, harga cabai rawit keriting turun dari Rp 56.100 menjadi Rp 47.950 per kilogram, harga cabai merah turun menjadi Rp. 43.700 per kilogram, harga telur terpantau tetap sebesar Rp 30.300 per kilogram, harga gula pasir naik menjadi Rp 20.100 per kilogram, harga bawang merah turun menjadi Rp 41.750 per kilogram dan bawang putih turun menjadi Rp 42.600 per kilogram, harga minyak goreng naik menjadi Rp 14.500 per liter. Harga beras turun menjadi Rp 12.950 per kilogram. Harga daging sapi dan daging ayam turun masing-masing menjadi Rp 131.050 per kilogram dan Rp 33.850 per kilogram.
Seorang peternak bernama Kadma Wukata mengatakan harga ayam hidup di tingkat peternak menurun dari biaya pokok produksinya sebesar Rp 18.000 per kilogram menjadi Rp 11.000 per kilogram. “kita sudah mengeluarkan ayam karena permintaan turun. Pasar sudah banyak yang tutup, warung-warung makan banyak yang tidak buka, karena masyarakat kemana-mana sudah tidak boleh. Perusahaan besar juga mengandalkan pasar becek untuk menjual ayamnya. Akibatnya kami peternak kecil semakin turun. Penurunan sudah diatas 50%, sejak mulai pembatasan sosial,” kata Kadma dalam keterangan resmi Perhimpunan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).
Dalam kesempatan yang sama ketua umum PINSAR Singgih Januratmoko menuturkan, pemerintah bisa membantu peternak dengan membeli ayam yang stoknya berlebih ini. Nantinya ayam itu bisa dimasukkan dalam program operasi pasar.
“Penurunan harga kebutuhan pokok pada saat ini dipicu oleh menurunnya minat belanja masyarakat yang dipicu oleh dua faktor utama, yakni anjuran tetap dirumah serta penurunan daya beli,” ujar ketua tim Pemantau Harga Pasar Sumut, Benjamin Gunawan.
Sejalan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar telah terjadi kerentanan sosial yang menyebabkan produktivitas menurun serta mata pencarian terganggu terutama bagi masyarakat dengan status pekerjaan informal yang sumber pemasukan ekonominya di dapat dari kerja sehari-hari dan mereka yang tidak memiliki gaji pokok.
Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik 2019, jumlah masyarakat yang berkerja disektor formal sebanyak 55.272.968 orang dan masyarakat yang berstatus pekerja informal sebanyak 74.093.224. Dari data 2019 ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang bekerja disektor infomal daripada disektor formal. Masyarakat yang bekerja disektor informal secara langsung akan merasakan dampak dari PSBB, misalnya saja driver ojek online (Ojol). Beberapa waktu lalu pemerintah melarang driver ojol mengangkut penumpang. Seharusnya pemerintah mencarikan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB.
Berkaitan dengan datangnya ramadhan tahun ini penurunan pendapatan masyarakat secara terus menerus membuat mereka lebih memilih untuk mudik ke kampung halaman. Pemerintah sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan kebijakan PSBB dan Work From Home (WFH) untuk pergi mudik. Karena akan berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus corona ke wilayah lain. “Mengingat jumlah pemudik tahun lalu sebesar 18,3 juta orang maka pada tahun 2020 jumlah pemudik berpotensi mencapai 3 juta orang dimasa pandemi Covid-19 ini,” ungkap Direktur Riset KIC Mulya Amri seperti dikutip dari rilis survei pada senin (20/4).
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie meminta pemerintah menyertai kebijakan larangan aktivitas mudik di Idul Fitri tahun ini dengan pemberian jaminan hidup kepada masyarakat, dalam bentuk bantuan sosial atau lainnya. Hingga kini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat seperti pemberian bantuan langsung tunai, sembako, dan juga penundaan pembayaran kredit.
Dengan berlakunya PSBB yang menghimbau masyarakat agar tetap berada #dirumahaja, telah memaksa pedagang yang biasa berjualan secara tradisional untuk berpindah menjadi online dan diharapkan agar konsumen memanfaatkan e-commerce untuk membeli kebutuhannya agar meminimalisir mereka keluar rumah. PSBB mengharuskan untuk mengubah cara kerja dan metode pengiriman yang selama ini dilakukan. Menurut data dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM), di indonesia terdapat sekitar 59,2 juta UKM dan hanya 3,8 juta yang sudah memiliki jejak di e-commerce. Hal ini tentunya akan menimbulkan tantangan baru, kesiapan penjual untuk beradaptasi dengan sistem dan mekanisme online yang berbeda dengan sistem tradisional yang biasa dilakukan.
Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) ignatius untung menyebutkan dari sisi kesiapan platform, dia meyakini para produsen telah berada dalam kondisi siap, termasuk dalam mengantisipasi potensi linjakan harga seiring makin terbatasnya aktivitas fisik masyarakat. “Dari segi platform dipastikan siap. Sistem stabil, termasuk server dalam menghadapi permintaan yang meningkat,” ujar Untung kepada Bisnis, (30/3/2020).
Sementara itu, untuk Platform yang bersifat Bussiness To Consumer (B2C), Untung memperkirakan tak ada kendala yang dihadapi terkait pasokan. Lebih lanjut, anggota asosiasi pun telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah yang berisi permintaan untuk menjamin kelanjutan logistik jika implementasi pembatasan fisik diperketat.
Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda. Disisi lain ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Pemerintah sebaiknya memperbarui data kependudukan agar valid. Apabila diberlakukan lockdown sektor yang tidak terselamatkan adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah terutama para pedagang kaki lima.
Bagi pelaku bisnis online dan e-commerce masih mampu bertahan bahkan mengalami kenainakn jumlah transaksi pada situasi work from home seperti ini. Bahkan wilayah yang terdampak covid-19 adalah beberapa daerah yang merupakan pusat penggerak ekonomi di indonesia, seperti wilayah jawa.
Pemerintah perlu memperhatikan bantuan yang diberikan dan lebih teliti dalam pembagian sembako sebagai upaya mengurangi dampak covid-19 seharunya bisa sedikit membantu bagi warga yang tak mampu.
Komentar
Posting Komentar